KilasJava.id, Surabaya – PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah melalui kewajiban perpajakan.
Pada tahun 2024, KAI membayar pajak senilai Rp 32.053.482.208 kepada Pemerintah Kota Surabaya, yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 1.955.210.069 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 30.098.272.139.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pembayaran pajak KAI mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, total pajak yang dibayarkan mencapai Rp 27.675.859.674, dengan rincian PBB sebesar Rp 3.668.510.517 dan BPHTB sebesar Rp 24.007.349.157.
Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, menegaskan bahwa pembayaran pajak ini merupakan bentuk kepatuhan dan tanggung jawab KAI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kami selalu berkomitmen untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Pembayaran pajak ini menjadi salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut,” ujar Luqman.
Menurutnya, pajak yang dibayarkan perusahaan akan menjadi sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.
Selain itu, pembayaran pajak juga menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas KAI dalam pengelolaan keuangan perusahaan.
“KAI ingin menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan,” tambahnya.
Selain memastikan kepatuhan pajak, KAI juga terus menjaga dan mengoptimalkan aset negara yang dipercayakan kepadanya.
Upaya ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan layanan transportasi kereta api, tetapi juga sejalan dengan program Asta Cita untuk mendorong pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan di Indonesia.
“Dengan pengelolaan aset yang optimal dan kepatuhan pajak yang konsisten, KAI akan terus berkontribusi bagi pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Luqman.
***Kunjungi kami di news google KilasJava.id
