KILASJAVA.ID, SURABAYA – Pemerintah pusat bersama pemangku kepentingan daerah kian mempertegas pentingnya pendekatan kependudukan dalam perencanaan pembangunan nasional.
Hal ini ditegaskan melalui kegiatan Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 dan Rencana Aksi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Regional III yang digelar pada Rabu, (12/6/2025) di kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari kementerian dan lembaga, termasuk Sekretaris Utama BKKBN Prof. Budi Setiyono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Ir. Joko Irianto, Inspektur Utama BKKBN Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, serta pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, perwakilan BKKBN dari wilayah Bali, NTB, NTT, dan jajaran Bappeda kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Forum ini menegaskan urgensi menjadikan isu kependudukan sebagai arus utama dalam setiap lini kebijakan pembangunan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan terhadap infrastruktur dasar pun melonjak, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, ketenagakerjaan, hingga fasilitas publik.
Prof. Budi Setiyono menyoroti bahwa pembangunan yang tidak memperhitungkan pertumbuhan penduduk berisiko menimbulkan berbagai persoalan sistemik.
Ketimpangan sosial, pengangguran, dan kemiskinan hanyalah sebagian dari konsekuensi jika pemerintah tidak menyusun perencanaan yang presisi.
“Penambahan satu penduduk bukan sekadar angka statistik. Ia membawa implikasi langsung pada kebutuhan lapangan kerja, tempat tinggal, layanan pendidikan, dan fasilitas sosial. Maka, perencanaan harus berbasis data dan prediktif,” ujar Prof. Budi.
Ia mencontohkan, bila suatu daerah mencatat pertambahan 30 ribu jiwa per tahun, maka seharusnya tersedia 30 ribu kesempatan kerja baru setiap tahunnya. Jika tidak, ketimpangan akan terjadi dan berujung pada ketidakstabilan.
Dalam kerangka PJPK 2025–2029, pemerintah menargetkan tercapainya sejumlah indikator makro, salah satunya adalah tingkat pengangguran yang ditekan hingga di bawah lima persen.
Namun lebih dari sekadar angka, PJPK menjadi pedoman agar pembangunan nasional mampu memanfaatkan bonus demografi dan mendorong pertumbuhan inklusif.
Lebih lanjut, Prof. Budi juga menekankan pentingnya ketahanan keluarga sebagai fondasi dari ketahanan nasional. Ia memperkenalkan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang bertujuan menanggulangi meningkatnya jumlah keluarga yang kehilangan fungsi ayah secara optimal.
“Sekitar tiga dari sepuluh keluarga di Indonesia menghadapi krisis peran ayah. Padahal, keteladanan dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dan keutuhan keluarga,” tambahnya.
Dalam konteks pemerintahan daerah, Prof. Budi menyerukan agar indikator kependudukan dijadikan tolok ukur kinerja kepala daerah dan perangkatnya.
Evaluasi berbasis data kependudukan akan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menyentuh akar persoalan pembangunan manusia.
Penerapan PJPK 2025–2029 diharapkan menjadi landasan kuat untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Dengan mengintegrasikan dimensi kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.
***Kunjungi kami di news google KilasJava.id
