KILASJAVA.ID, SURABAYA – Gelombang aksi protes nasional kembali mencuat, kali ini dengan cara yang unik dan viral. Warganet dihebohkan oleh ajakan mengibarkan bendera bajak laut dari animasi One Piece berdampingan dengan bendera merah putih sebagai simbol protes terhadap pemerintah.
Gerakan ini cepat menyebar di media sosial, khususnya Instagram, dan menjadi tren di platform X.
Menanggapi fenomena ini, pakar komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si., menilai bahwa pengibaran bendera tersebut adalah bentuk kreativitas masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Ia menekankan bahwa sebelum mengambil tindakan, pemerintah sebaiknya membuka ruang dialog untuk memahami motif di balik aksi tersebut.
“Sudah lama suara rakyat tidak didengar sehingga bentuk protes semakin beragam. Komunikasi politik yang efektif harus mampu mendengar suara rakyat yang tidak terwakili di ruang publik,” ujarnya.
Suko menjelaskan bahwa aksi seperti ini sering dilakukan oleh kelompok yang ia sebut sebagai silent majority, yaitu masyarakat yang jarang bersuara namun memendam kekecewaan terhadap situasi negeri.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu merespons secara represif, karena protes tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.
“Menyikapi fenomena pengibaran bendera One Piece, pemerintah sebaiknya tidak reaktif. Anggap saja seperti anak yang sedang ‘ngambek’ kepada orang tuanya. Jangan ditekan, tapi dengarkan dan ajak bicara untuk menemukan jalan tengah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu menyediakan ruang dialog yang inklusif agar masyarakat dapat menyampaikan pandangan dan mengawal kebijakan.
Partisipasi publik, menurutnya, penting sejak tahap perumusan kebijakan agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada rakyat.
“Ketika pemilihan, pejabat meminta suara rakyat. Maka setelah terpilih, rakyat juga harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Jangan hanya menjadikan rakyat sebagai objek kebijakan atau sumber suara,” pungkasnya.
Fenomena bendera One Piece ini, menurut Suko, menjadi cerminan bahwa aspirasi publik membutuhkan kanal komunikasi yang sehat.
Dialog yang terbuka dan partisipatif dinilai menjadi kunci meredam ketegangan antara pemerintah dan masyarakat.
***Kunjungi kami di news google KilasJava.id
