KilasJava.id, Surabaya – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama pemerintah daerah mendorong integrasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) ke dalam dokumen perencanaan daerah. Langkah ini dilakukan guna mempercepat terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Kampus STIESIA Surabaya pada Senin, 28 April 2025.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menekankan bahwa pembangunan kependudukan bersifat multisektor dan membutuhkan kolaborasi luas.
“GDPK itu menyangkut jumlah, kualitas, persebaran penduduk, hingga data kependudukan. Ini membutuhkan partisipasi seluruh kementerian, lembaga, dan dinas daerah, bukan hanya Kemendukbangga/BKKBN,” ujar Bonivasius dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa visi Presiden Prabowo Subianto berfokus pada pengembangan SDM sebagai prioritas nasional.
“Kalau kita bicara SDM, tidak terlepas dari urusan kependudukan, yang unit terkecilnya adalah keluarga. Ini menjadi amanah kami untuk mensukseskan program Presiden, terutama pada dua sasaran utama di bidang SDM,” tegasnya.
Dalam paparannya, Bonivasius juga mengingatkan tantangan bonus demografi, di mana penduduk usia produktif (15–64 tahun) kini mencapai hampir 70 persen dari total populasi.
“Bonus demografi itu bukan otomatis membawa keuntungan. Pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja harus disiapkan. Jangan lupa, sektor informal masih dominan, dan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja juga perlu ditingkatkan,” paparnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, menjelaskan bahwa GDPK harus menjadi pedoman dalam penyusunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
“Pemerintah daerah harus mengawal target-target pembangunan SDM setiap tahun, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga kesejahteraan keluarga,” jelas Maria.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah daerah di Jawa Timur mendapat apresiasi atas capaian dalam integrasi GDPK. Kota Batu mencatatkan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) tertinggi untuk kategori kota dengan nilai 78,7, disusul Kota Mojokerto (74,4) dan Kota Probolinggo (74,3). Di kategori kabupaten, Kabupaten Lamongan memimpin dengan nilai 73,5.
Pada aspek ketahanan keluarga, Kota Mojokerto dan Kota Madiun mencapai 100 persen pembentukan Kelompok Kegiatan Berkelanjutan (KKB) mandiri, sementara Kota Surabaya mencatat angka 98,04 persen.
Dalam bidang pendidikan kependudukan, Kota Surabaya berhasil membentuk 274 Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan (SSK) di tahun 2025, disusul Kabupaten Bondowoso dengan 279 SSK dan Kabupaten Malang dengan 166 SSK.
Menutup acara, Bonivasius menekankan pentingnya keberlanjutan pelaksanaan GDPK.
“Pembangunan kependudukan adalah investasi jangka panjang. Hasilnya baru akan terlihat dalam 20 tahun ke depan. Karena itu, GDPK harus diimplementasikan dengan konsisten lintas pemerintahan,” pungkasnya.
***Kunjungi kami di news google KilasJava.id
