KilasJava.id, Surabaya – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi sorotan setelah kebijakannya menghentikan suplai obat HIV, malaria, dan tuberkulosis ke negara berpenghasilan rendah.
Keputusan ini merupakan bagian dari langkah pembekuan bantuan dan pendanaan AS yang mulai berlaku sejak 20 Januari 2025. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak dari kebijakan tersebut.
Kebijakan penghentian bantuan ini dipandang sebagai implementasi konsep “America First” yang diusung Trump. Menurut Dr. Ernawaty, drg., M.Kes., dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (UNAIR), evaluasi mendalam diperlukan mengingat keputusan ini berpotensi mengganggu program kesehatan global, khususnya di negara-negara berkembang.
“Banyak program kesehatan dan pendidikan yang bergantung pada bantuan AS melalui USAID. Jika bantuan dihentikan, penanggulangan penyakit seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria berisiko terganggu kesinambungannya,” ungkap Dr. Ernawaty.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa kebijakan ini juga dapat berdampak pada tenaga profesional di sektor kesehatan. Pemutusan hubungan kerja bagi mereka yang terlibat dalam proyek-proyek yang didanai AS bisa berimbas pada stabilitas ekonomi lokal.
Meski Indonesia turut terdampak, negara ini telah melakukan diversifikasi sumber hibah kesehatan dengan menggandeng negara lain seperti Arab Saudi, Australia, dan India. Menteri Kesehatan RI juga menegaskan bahwa kerja sama kesehatan Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu sumber pendanaan.
“Diversifikasi pendanaan memang penting, tetapi perlu diperhatikan bahwa terlalu bergantung pada dana hibah dapat mengurangi kemandirian suatu negara. Bantuan luar negeri sering kali bersifat sementara, sehingga strategi jangka panjang harus disiapkan,” jelas Dr. Ernawaty.
Ketergantungan terhadap pinjaman atau bantuan luar negeri dalam sektor kesehatan masih menjadi tantangan bagi banyak negara berkembang. Meskipun bantuan ini bisa membantu mengatasi keterbatasan anggaran, ketergantungan jangka panjang berisiko menghambat kemandirian sistem kesehatan nasional.
Strategi Mandiri untuk Pendanaan Kesehatan
Sebagai solusi, Dr. Ernawaty menekankan pentingnya penguatan sistem pendanaan kesehatan yang lebih mandiri. Beberapa langkah strategis yang bisa diterapkan antara lain:
– Meningkatkan efisiensi anggaran kesehatan agar dana yang ada digunakan secara optimal.
– Pengenalan pajak kesehatan sebagai sumber pendanaan alternatif.
– Penggalangan dana dari sektor swasta untuk memperkuat sistem kesehatan nasional.
– Kolaborasi dengan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program kesehatan, sehingga bantuan luar negeri dapat digunakan secara lebih efektif.
“Meskipun bantuan internasional dapat mendukung sektor kesehatan, ketergantungan yang berlebihan bisa mengancam kemandirian sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, membangun kapasitas domestik dan memperkuat pendanaan lokal harus menjadi prioritas agar layanan kesehatan yang berkelanjutan bisa terwujud,” pungkasnya.
