KilasJava.id, Surabaya – Representasi perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari budaya maskulinitas hegemonik dan patriarki yang mengakar.
Struktur ini menempatkan laki-laki dalam posisi dominan, sehingga kebijakan yang diambil negara cenderung mengabaikan isu kesetaraan gender.
Dalam orasi pengukuhannya sebagai Guru Besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) pada Kamis, 26 Februari 2025, Prof. Dr. Dwi Windyastuti Budi Hendrarti, Dra., M.A. menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran gender dalam institusi politik.
“Patriarki politik tercermin dalam anggapan bahwa perempuan kurang kompeten memegang jabatan publik. Tantangan maskulinitas dan patriarki ini memunculkan dilema ketika perempuan harus memilih antara menjaga integritas atau mengikuti praktik politik yang maskulin,” ujar Prof. Dwi dalam orasi ilmiahnya yang berjudul Engendering Representasi Politik: Tantangan Terhadap Maskulinitas dan Patriarki Politik.
Ia menjelaskan bahwa meskipun telah diterapkan kuota gender dan regulasi pemilu, kendala dalam mendorong representasi substantif perempuan masih terjadi. Representasi perempuan dalam politik seharusnya tidak sekadar dihitung berdasarkan jumlah, tetapi dinilai dari kemampuan wakil perempuan dalam memperjuangkan kepentingan kelompoknya.
“Representasi perempuan tidak hanya soal angka, tetapi bagaimana wakil perempuan benar-benar bertindak atas kepentingan perempuan. Ini yang disebut sebagai representasi substantif,” tegasnya.
Prof. Dwi menegaskan bahwa upaya engendering representasi politik sangat penting dalam membangun sistem politik yang inklusif dan berkeadilan. Menurutnya, representasi politik harus menjadi strategi yang disengaja untuk mempromosikan keseimbangan gender dalam sistem politik, institusi, dan proses pengambilan keputusan.
Ia juga menyebutkan berbagai keuntungan dari engendering representasi politik, di antaranya mempromosikan kesetaraan gender dan keadilan bagi kelompok yang terpinggirkan, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang lebih mencerminkan kebutuhan mayoritas populasi, serta membangun demokrasi yang lebih representatif.
“Semakin banyak perempuan di politik, semakin besar peluang untuk menantang stereotipe bahwa kepemimpinan adalah domain laki-laki. Ini juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan kelima tentang kesetaraan gender,” paparnya.
Lebih lanjut, Prof. Dwi menjelaskan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik juga berkontribusi pada penyelesaian konflik dan membangun perdamaian. Partisipasi perempuan dalam proses politik terbukti menghasilkan kesepakatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Jika ingin membangun negara yang lebih adil dan demokratis, maka representasi perempuan dalam politik bukan hanya perlu didorong, tetapi harus diwujudkan,” pungkasnya.
***Kunjungi kami di news google KilasJava.id
