KilasJava.id, Surabaya – Dugaan megakorupsi yang menimpa PT Pertamina belakangan ini telah menjadi isu nasional yang menyita perhatian publik.
Kasus ini berdampak signifikan pada kepercayaan masyarakat terhadap salah satu BUMN terbesar di Indonesia tersebut. Namun, menurut akademisi komunikasi, masih ada harapan untuk memulihkan reputasi perusahaan.
Dina Septiani BComm MComn PhD, Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), menganalisis bahwa kasus ini memang sangat memengaruhi persepsi publik terhadap Pertamina.
“Pertamina adalah perusahaan plat merah yang menarik perhatian publik. Lazimnya sebagai BUMN yang cukup memiliki performa yang baik, sudah melakukan pemetaan isu dari awal, di tengah-tengah isu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” jelas Dina.
Dina berpendapat bahwa penerapan manajemen krisis oleh Pertamina sudah sesuai dengan teori penanganan krisis yang dikemukakan oleh tokoh public relation, Burnett. Menurutnya, ada empat model penanganan yang biasa diterapkan perusahaan besar seperti Pertamina.
Model pertama adalah prinsip hubungan, di mana organisasi harus menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Kedua, accountability principle, yakni organisasi bertanggung jawab atas sebuah krisis meskipun mungkin tidak benar-benar melakukan kesalahan.
“Ketiga, disclosure principle yaitu ketika krisis Pertamina telah menjabarkan yang perlu masyarakat ketahui tentang krisis tersebut. Terakhir symmetrical communication principle, di sini perusahaan harus mempertimbangkan ketertarikan publik dan Pertamina tidak pernah mengabaikan kepentingan publik,” tambah Dina.
Menurut Dina, Pertamina juga telah melakukan tahapan yang semestinya untuk penanganan krisis ini. “Praktisi public relation-nya telah menjadi advokat, dalam hal ini dan menjelaskan kepada masyarakat. Mereka juga menjadi accomodator of trust terhadap publik. Kita melihat communication officers-nya menjelaskan perkara yang terjadi,” ungkapnya.
Namun, Dina menekankan bahwa Pertamina masih bisa melakukan langkah-langkah lebih baik dalam menanggulangi krisis ini, khususnya untuk memulihkan kepercayaan publik melalui strategi tanggapan sekunder (secondary response strategy).
“Bagian public relation bisa membuat kampanye untuk mengingatkan masyarakat tentang hal-hal yang sekiranya selama ini kita percayai terkait Pertamina. Misalnya Pertamina sebagai BUMN membawa nama bangsa dan kita bisa mengingatkan kembali semangat kebangsaan,” jelasnya.
Dina juga menyampaikan pandangan optimistis bahwa keterpurukan dan krisis Pertamina saat ini bisa menjadi titik balik positif. Menurutnya, krisis ini masih bisa diperbaiki dengan mengubah persepsi masyarakat.
“Kita bisa mengubah atribusi dari krisis itu, melihat bahwa ini bukan hal yang buruk. Kita bisa mengubah persepsi masyarakat dengan melihat kesalahan itu adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri,” tegas Dina.
Ia menekankan bahwa mengubah pola pikir bisa menjadi fokus untuk memperbaiki citra Pertamina, salah satunya dengan memperkuat strategi public relation dan mengurangi efek negatif dari krisis tersebut.
Sebagai salah satu BUMN strategis, pemulihan kepercayaan publik terhadap Pertamina tidak hanya penting bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi dan energi nasional secara keseluruhan.
***Kunjungi kami di news google KilasJava.id
