KILASJAVA.ID, SURABAYA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia, menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada Jumat (26/9/2025).
Dalam forum tersebut, Ning Lia memberikan catatan strategis terkait sejumlah isu nasional, mulai dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto, keberlanjutan industri media, hingga persoalan pelanggaran HAM di Jawa Timur.
Ning Lia menyampaikan apresiasi terhadap program prioritas nasional, yaitu Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menekankan pentingnya pemerintah menyiapkan kebijakan strategis yang mampu menghubungkan tenaga kerja Indonesia dengan industri global.
“Yang pertama tentu saya apresiasi program unggulan Presiden Prabowo. Tetapi penting juga ada langkah konkret bagaimana tenaga kerja kita masuk dalam industri global. Itu sangat krusial,” ujarnya.
Selain persoalan tenaga kerja, Ning Lia juga menyinggung keberlanjutan industri media nasional. Menurutnya, media dalam negeri harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik terkait kesejahteraan jurnalis maupun daya saing bisnis media di era globalisasi.
“Kemarin bersama rekan-rekan media, kita membahas bagaimana industri media bisa berkelanjutan. Jangan sampai justru kita banyak mendukung industri global milik negara lain. Salah satu usulan saya adalah relaksasi pajak, misalnya penghapusan PPh untuk jurnalis dan penghapusan PPN untuk iklan,” paparnya.
Dalam isu HAM, Ning Lia mendorong Kanwil Kemenkumham Jawa Timur membuka ruang pengaduan yang lebih luas. Ia menilai pelanggaran HAM tidak hanya terkait program sosial, tetapi juga menyangkut praktik di dunia kerja, seperti penahanan ijazah, lembur tanpa kompensasi, hingga penyimpangan oknum profesi tertentu.
“Kasus penahanan ijazah, karyawan yang bekerja di luar jam kerja tapi tidak mendapat uang lembur, itu jelas pelanggaran HAM. Bahkan profesi tertentu seperti notaris pun perlu dikawal agar tidak terjadi praktik yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Terkait Sekolah Rakyat, Ning Lia menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, guru yang mengabdi di sekolah berbasis boarding school sebaiknya ditempatkan tidak jauh dari domisilinya.
“Guru-guru di Sekolah Rakyat mengabdi untuk anak-anak dari keluarga pra-sejahtera. Beban pengabdian mereka sudah besar, jangan ditambah lagi dengan penempatan yang jauh dari tempat tinggal. Minimal ada kebijakan yang menyesuaikan domisili,” jelasnya.
Sementara itu, dalam program Makan Bergizi Gratis, ia mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara ketat tanpa terburu-buru mengambil langkah ekstrem jika terjadi masalah di lapangan.
“Perlu pengawasan ketat. Jika ada kasus keracunan, jangan buru-buru menyalahkan programnya secara total. Bisa jadi ada oknum di lapangan yang bermain. Jadi pengawasannya yang harus diperkuat,” ujarnya.
Sebagai informasi, Lia Istifhama atau Ning Lia dikenal sebagai tokoh muda perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dari Jawa Timur yang kini menjabat sebagai anggota DPD RI. Latar belakangnya sebagai akademisi dan aktivis sosial membuatnya aktif menyuarakan isu pendidikan, kesejahteraan masyarakat, hingga kebijakan publik yang pro-rakyat.
***Kunjungi kami di news google KilasJava.id
