KILASJAVA.ID, LAHAT – Bonus demografi yang selama ini dipromosikan sebagai modal besar Indonesia justru berpotensi berubah menjadi beban jika generasi mudanya gagal beradaptasi dengan perubahan pasar kerja.
Peringatan itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat memberikan kuliah umum di Kabupaten Lahat, Senin, 9 Februari 2026.
Di tengah akselerasi teknologi dan pergeseran ekonomi global, Yassierli menilai kemampuan tunggal tak lagi cukup menjadi tiket bertahan di dunia kerja.
Anak muda yang berhenti belajar dan enggan menambah keterampilan baru, menurutnya, akan kalah sebelum bertanding.
“Untuk menang dalam persaingan lokal dan global, kita tidak cukup mengandalkan satu kompetensi. Be unique, be different, be a champion. Model kompetensi sudah bergeser,” kata Yassierli.
Pernyataan itu tidak berdiri di ruang hampa. Perkembangan kecerdasan buatan, otomatisasi, dan digitalisasi telah mengubah cara industri bekerja dan menentukan kebutuhan tenaga kerja.
Sejumlah pekerjaan rutin mulai tergeser, sementara sektor-sektor baru bermunculan. Ekonomi digital dan kreatif, pemanfaatan artificial intelligence, care economy, hingga ekonomi berkelanjutan kini menjadi ladang pertumbuhan baru, sekaligus medan persaingan yang menuntut keterampilan lintas disiplin.
Dalam lanskap seperti itu, Yassierli menyebut paradigma lama yang menempatkan satu keahlian sebagai modal utama sudah usang.
Ia mengungkapkan sekitar 59 persen pekerja di dunia diperkirakan perlu mempelajari keterampilan baru agar tetap relevan dengan kebutuhan industri.
Angka tersebut menjadi indikator bahwa krisis terbesar ketenagakerjaan bukan semata kekurangan lapangan kerja, melainkan ketimpangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar.
Model kompetensi pun ikut berubah. Dunia kerja tidak lagi hanya mencari spesialis sempit, melainkan individu dengan kemampuan berlapis.
Yassierli menggambarkan kebutuhan itu melalui konsep T-Shaped, yakni mendalam di satu bidang namun memahami bidang lain.
Model Pi-Shaped, dengan dua keahlian utama, hingga M-Shaped atau multi-spesialisasi terintegrasi, semakin dibutuhkan di tengah kompleksitas industri modern.
Perubahan ini, menurutnya, harus direspons dengan pembaruan sistem pelatihan tenaga kerja. Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat peran Balai Latihan Kerja sebagai pusat pengembangan talenta adaptif.
BLK diarahkan tidak lagi sekadar menjadi tempat kursus keterampilan konvensional, melainkan ruang pembelajaran ulang bagi tenaga kerja yang terdampak perubahan teknologi.
Namun infrastruktur pelatihan saja tidak cukup. Yassierli menekankan pentingnya growth mindset sebagai fondasi utama.
Ia mengingatkan sekitar 50 persen pekerjaan di industri diprediksi akan berubah dalam satu dekade ke depan. Tanpa kesiapan mental untuk terus belajar, pekerja berisiko tertinggal meski akses pelatihan tersedia.
“Tantangan kita sekarang adalah pekerja yang tidak mau belajar hal baru. Padahal growth mindset adalah kunci manusia untuk beradaptasi,” ujarnya.
Yassierli juga menyoroti dimensi kewilayahan dalam transformasi tenaga kerja. Berbeda dengan satu dekade lalu, ekonomi digital kini tidak lagi terpusat di kota-kota besar. Sekitar 70 persen pengguna digital baru berasal dari daerah.
Fakta ini membuka peluang bagi wilayah seperti Lahat untuk mengembangkan UMKM, ekonomi kreatif, dan talenta lokal—asal diiringi penguatan keterampilan dan ekosistem pendukung.
Menurutnya, tantangan ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat semata. Pemerintah daerah memegang peran kunci sebagai penggerak pengembangan talenta, penyedia ekosistem, sekaligus jembatan antara dunia pendidikan, pelatihan, dan industri.
“Permasalahan tenaga kerja tidak akan selesai hanya oleh seorang Menteri atau satu Kementerian. Pemerintah daerah harus menjadi motor penggerak,” kata Yassierli.
Pernyataan itu menegaskan satu hal: di era kecerdasan buatan dan disrupsi teknologi, keunggulan kompetitif tidak lagi ditentukan oleh usia produktif semata, melainkan oleh kemampuan belajar ulang.
Bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan jika diiringi investasi serius pada kualitas human capital. Tanpa itu, generasi muda berisiko menjadi korban dari perubahan yang seharusnya bisa mereka manfaatkan.
