KILASJAVA.ID, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan memberi “kado” konkret pada peringatan Bulan K3 Nasional 2026. Sebanyak 4.025 peserta program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum dibebaskan dari biaya pembinaan. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, saat membuka kegiatan di Ruang Tridharma Kemnaker, Rabu (25/2/2026).
Langkah tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pembinaan dan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) agar lebih transparan dan dapat dijangkau masyarakat luas.
Pemerintah menilai, penguatan K3 bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut jaminan keselamatan pekerja di lapangan.
Menurut Yassierli, evaluasi dilakukan setelah muncul perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait transparansi biaya pembinaan Ahli K3 Umum pada tahun sebelumnya.
Saat itu, biaya pembinaan sepenuhnya ditentukan masing-masing penyelenggara dan bervariasi, mulai Rp6 juta hingga Rp8 juta atau lebih, tergantung fasilitas pelatihan.
Melalui skema baru, Kemnaker mengoordinasikan pembinaan bersama mitra K3, termasuk Asosiasi Lembaga Pelatihan K3 Indonesia dan Perusahaan Jasa K3.
Pembinaan kini digratiskan. Peserta hanya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp420 ribu untuk mengikuti ujian sertifikasi sesuai ketentuan.
Kebijakan ini dinilai membuka akses lebih luas bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang K3 tanpa terbebani biaya pelatihan yang sebelumnya mencapai jutaan rupiah.
Pembinaan dilaksanakan secara daring, sementara ujian sertifikasi tetap dilakukan secara luring guna menjaga kualitas dan kredibilitas hasil uji kompetensi.
Yassierli menegaskan, penguatan SDM K3 tidak berhenti pada pelatihan singkat selama 12 hari. Kompleksitas tempat kerja yang terus berkembang menuntut peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.
Risiko kerja di berbagai sektor, mulai konstruksi hingga industri maritim, membutuhkan pengawasan dan kompetensi yang memadai.
Ia mencontohkan hasil kunjungan kerja ke galangan kapal di Batam yang sebelumnya menjadi sorotan akibat kecelakaan kerja fatal.
Proyek berskala besar dengan banyak kontraktor dan jenis pekerjaan berbeda dinilai memiliki tantangan tinggi dalam penerapan standar operasional prosedur.
Dalam praktiknya, dokumen SOP bisa saja tersedia di kantor, namun implementasi di lapangan tidak selalu berjalan ideal.
Ketidaksiapan alat pelindung atau prosedur yang tidak dijalankan dengan disiplin dapat memicu improvisasi berisiko dan berujung kecelakaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Ismail Pakaya, melaporkan jumlah pendaftar program ini mencapai 4.581 orang.
Setelah seleksi administrasi, sebanyak 4.025 peserta dinyatakan memenuhi syarat.
Program dilaksanakan dalam dua tahap. Sebanyak 2.010 peserta mengikuti batch pertama pada Februari–Maret 2026, sedangkan 2.015 peserta mengikuti tahap kedua pada April–Mei 2026.
Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian Bulan K3 Nasional 2026 yang diarahkan untuk memperkuat budaya keselamatan kerja di Indonesia.
