KILASJAVA.ID, PADANG – Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan dinilai memiliki peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus menyerap tenaga kerja lokal. Pemerintah pun mendorong pelaku usaha di sektor tersebut agar terus mengembangkan kapasitas dan jangkauan pasarnya.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan dukungan itu saat meninjau pabrik pengolahan hasil perikanan di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Yassierli mengapresiasi kiprah wirausahawan muda yang mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan hingga mampu menyerap puluhan tenaga kerja lokal. Menurut dia, usaha yang memiliki prospek dalam menciptakan lapangan kerja perlu memperoleh dukungan.
“Selama prospeknya untuk penciptaan lapangan kerja baru, pasti insyaallah saya akan dukung,” ujar Yassierli.
Dukungan pemerintah salah satunya diarahkan pada peningkatan kapasitas tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) memberikan fasilitas pelatihan kerja secara berkala bagi pekerja dan nelayan.
Pelatihan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Selain fasilitas pelatihan, peserta juga memperoleh dukungan operasional dan uang saku.
Yassierli mengatakan pengembangan sektor perikanan tidak hanya membutuhkan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan produk turunan perikanan sekaligus memperluas jangkauan pasar.
Dalam peninjauan itu, pelaku usaha turut menyampaikan sejumlah kebutuhan operasional yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas perikanan di kawasan Bungus. Di antaranya ketercukupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan ketersediaan air bersih.
Kebutuhan tersebut berkaitan dengan operasional sekitar 70 hingga 80 unit kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Menanggapi aspirasi tersebut, Yassierli menyatakan akan membantu menjembatani komunikasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Koordinasi diperlukan agar kebutuhan sarana operasional yang disampaikan pelaku usaha dapat dibahas bersama.
“Aspirasi yang berkaitan dengan sarana operasional dan efisiensi kawasan ini akan terus kita dorong bersama agar aktivitas ekonomi sektor perikanan di Bungus terus berkembang secara berkelanjutan,” pungkas Yassierli.
