KILASJAVA.ID, SURABAYA – Ketergantungan nelayan terhadap tengkulak, mahalnya biaya operasional melaut, hingga keterbatasan fasilitas penyimpanan ikan menjadi persoalan yang diminta pemerintah untuk ditelusuri sebelum pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dimulai.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ingin memastikan program pembangunan pada 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir, bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya survei berbasis kondisi nyata masyarakat saat memberikan pembekalan kepada Mitra Pembangunan dalam Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih 2027 di Ballroom Novotel Samator, Kedung Baruk, Surabaya, Jumat (30/10/2026).
Pemerintah menargetkan 1.000 titik KNMP siap direkomendasikan untuk pembangunan pada 2027. Untuk mendukung persiapan tersebut, sebanyak 3.500 peserta dari 37 provinsi dilibatkan dalam survei dan penilaian ribuan calon lokasi.
Trenggono mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari tersedianya lahan maupun kelengkapan administrasi.
Tim survei harus mampu mengidentifikasi persoalan ekonomi, kebutuhan sarana produksi, serta hambatan yang selama ini dihadapi masyarakat dalam menjalankan aktivitas perikanan.
Menurut Trenggono, sektor perikanan selama puluhan tahun belum memperoleh dukungan pembangunan secara optimal jika dibandingkan dengan sektor pertanian. Padahal, peningkatan produktivitas nelayan sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
Ia membandingkan pembangunan sektor pertanian yang telah didukung infrastruktur irigasi, sarana produksi, hingga fasilitas pengolahan hasil panen. Sementara itu, nelayan masih menghadapi berbagai keterbatasan yang berpengaruh terhadap produktivitas dan pendapatan.
“Kalau ditanya kenapa yang dibangun bukan rumahnya nelayan, karena yang mereka pikirkan ketika melaut adalah sarana dan prasarana yang bagus. Mereka membutuhkan dukungan agar aktivitas melaut bisa dilakukan dengan mudah dan biaya yang lebih murah,” ujar Trenggono.
Pemerintah, kata dia, perlu memprioritaskan penguatan sarana produksi agar nelayan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu memperbaiki kualitas kehidupannya, termasuk kondisi tempat tinggal.
Pendekatan tersebut sebelumnya telah diuji KKP melalui pembangunan model Kampung Nelayan Modern. Berdasarkan hasil evaluasi, pembangunan model tersebut menunjukkan peningkatan pendapatan nelayan lebih dari 50 persen. Pengalaman itu menjadi salah satu dasar pemerintah memperluas program melalui KNMP.
Namun, Trenggono menekankan bahwa setiap wilayah membutuhkan pendekatan berbeda. Karakteristik perikanan, kondisi geografis, serta persoalan sosial ekonomi masyarakat pesisir tidak selalu sama. Karena itu, pembangunan tidak boleh dilakukan dengan pola yang seragam.
Dalam proses survei, tim diminta melibatkan seluruh kelompok masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas perikanan.
