KILASJAVA.ID, SURABAYA – Diksi yang digunakan pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan dinilai memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memahami kebijakan pemerintah.
Di tengah arus informasi digital yang bergerak cepat, pilihan kata bukan lagi sekadar persoalan gaya berbahasa, melainkan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik.
Pandangan tersebut disampaikan Dr Suko Widodo Drs MSi, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Jumat, 31 Juli 2026.
Menurutnya, substansi pesan memang penting, tetapi pemilihan diksi yang tepat turut menentukan apakah pesan itu diterima secara utuh atau justru memunculkan polemik.
Ia mengatakan, kontroversi dalam komunikasi publik kerap muncul bukan semata-mata karena isi pesan yang disampaikan.
Pilihan kata yang kurang tepat, bersifat multitafsir, atau tidak sensitif terhadap konteks justru dapat mengaburkan substansi kebijakan yang hendak disampaikan kepada masyarakat.
“Kontroversi sering muncul bukan hanya karena isi pesannya, tetapi karena pilihan kata yang dianggap tidak tepat, multitafsir, atau kurang sensitif terhadap konteks. Karena itu, setiap pejabat publik perlu menyadari bahwa ucapannya memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan komunikasi personal,” ujar Widodo.
Menurutnya, pejabat negara tidak lagi berbicara atas nama pribadi ketika berada di ruang publik. Setiap pernyataan yang disampaikan membawa nama institusi sekaligus mencerminkan wajah negara sehingga menuntut tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan komunikasi dalam ranah personal.
Karena itu, komunikasi yang tidak terukur berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, perhatian publik dapat bergeser dari pembahasan substansi kebijakan menuju polemik yang dipicu oleh pilihan kata.
“Komunikasi yang tidak terukur dapat menurunkan kepercayaan publik dan menggeser perhatian dari substansi kebijakan ke kontroversi pernyataan. Baik dalam pergaulan internasional maupun domestik, ada etika yang harus dijaga,” ungkapnya.
Suko Widodo menilai karakter komunikasi seorang pejabat juga membentuk citra negara di mata publik. Bahasa yang santun, jelas, dan beretika akan lebih mudah diterima masyarakat, sedangkan komunikasi yang bersifat impulsif berisiko memunculkan kesalahpahaman sekaligus memengaruhi penilaian publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa pejabat publik merupakan figur yang mewakili kepentingan masyarakat. Karena itu, gaya komunikasi yang digunakan semestinya mengedepankan kejelasan, keakuratan, kesantunan, berbasis fakta, bersifat inklusif, serta berorientasi pada kepentingan umum.
Menurutnya, simbol representasi publik yang melekat pada diri seorang pejabat juga menuntut kehati-hatian dalam menyampaikan kritik maupun pandangan di ruang publik. Pesan yang disampaikan seharusnya tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Ia menambahkan, kebebasan menyampaikan pendapat tetap harus berjalan seiring dengan tanggung jawab etis. Dengan demikian, komunikasi publik mampu memperjelas persoalan dan mendorong dialog yang sehat, bukan justru memperkeruh situasi.
“Dalam ruang publik, prinsip yang sebaiknya dipegang adalah berpikir sebelum berbicara, mengutamakan substansi daripada sensasi, dan menjadikan etika komunikasi sebagai bagian dari kepemimpinan,” pungkasnya.
