KILASJAVA.ID, SIDOARJO – Peta kekuatan politik di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan perubahan. Survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) periode 1–10 Agustus 2026 mencatat adanya pergeseran preferensi masyarakat terhadap partai politik, di tengah tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Subandi–Mimik.
Perubahan paling mencolok terlihat pada posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan politik utama di Sidoarjo. Dalam survei terbaru ARCI, PDIP berada di urutan keempat dengan elektabilitas 8,3 persen.
Posisi tersebut berada di bawah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memperoleh 22,5 persen, Partai Gerindra dengan 14,4 persen, serta Partai Golkar yang mencapai 9,1 persen.
“PDIP berada di posisi keempat dengan 8,3 persen, setelah PKB 22,5 persen dan Gerindra 14,4 persen. PDIP bahkan di bawah Golkar yang naik signifikan yaitu 9,1 persen,” kata Direktur ARCI Nanang Haromain saat menyampaikan hasil survei, Rabu, 26 Agustus 2026.
Menurut Nanang, posisi Gerindra menjadi salah satu temuan penting dalam survei tersebut. Partai itu dinilai berhasil menggeser PDIP dari posisi dua besar dalam peta elektoral Sidoarjo.
Sementara itu, partai lain yang masuk dalam daftar elektabilitas yakni PAN sebesar 7,1 persen, PKS 4,5 persen, NasDem 4,2 persen, Demokrat 4,2 persen, PSI 4,1 persen, dan PPP 1,7 persen. Adapun sebanyak 11,8 persen responden belum menentukan pilihan atau tidak memberikan jawaban.
“Kenaikan Gerindra tentu dapat dibaca sebagai keberhasilan partai membangun penerimaan baru di tengah pemilih Sidoarjo. Namun, pada saat yang sama, turunnya posisi PDIP juga menjadi temuan yang tidak kalah penting,” ujar Nanang.
Ia mengatakan, perubahan posisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai faktor yang menyebabkan Gerindra mengalami peningkatan elektoral sekaligus berkurangnya daya tarik PDIP di mata sebagian pemilih.
Salah satu kemungkinan yang perlu diperhatikan adalah dinamika internal PDIP Sidoarjo setelah proses suksesi kepemimpinan DPC. Menurut Nanang, konflik atau ketegangan internal yang terlihat publik berpotensi meninggalkan persepsi tertentu terhadap partai.
Meski demikian, ARCI tidak menyimpulkan bahwa penurunan elektabilitas PDIP secara langsung disebabkan oleh dinamika internal tersebut. Survei ini tidak secara khusus menguji hubungan sebab akibat antara konflik internal dan perubahan pilihan politik masyarakat.
“Yang jelas, data survei menunjukkan bahwa basis elektoral bukan sesuatu yang permanen. Partai yang selama bertahun-tahun berada di papan atas tetap dapat mengalami perubahan posisi ketika persepsi publik berubah,” jelas Nanang.
Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa politik Sidoarjo masih berada dalam situasi yang dinamis. PKB tetap menjadi kekuatan elektoral terbesar, sementara Gerindra menunjukkan peningkatan signifikan. Di sisi lain, PDIP menghadapi tantangan untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama politik daerah.
Tingginya angka responden yang belum menentukan pilihan, yakni 11,8 persen, juga menunjukkan ruang kompetisi politik masih terbuka.
Nanang menegaskan bahwa hasil survei tidak dapat dipahami sebagai prediksi hasil pemilu, melainkan sebagai gambaran persepsi masyarakat Sidoarjo pada saat survei dilakukan.
“Bagi partai politik, pesannya sederhana: tidak ada posisi yang benar-benar aman. Popularitas masa lalu tidak otomatis menjadi modal elektoral masa depan. Yang menentukan adalah bagaimana partai mampu membaca perubahan masyarakat, menjaga soliditas internal, dan menerjemahkan politik ke dalam kebutuhan konkret warga,” pungkas Nanang.
Survei ARCI dilaksanakan pada 1–10 Agustus 2026 dengan melibatkan 800 responden menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling. Tingkat margin of error survei tersebut sebesar ±3,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
