Example 728x250
Politik

Survei ARCI Catat Kepuasan Publik terhadap Subandi-Mimik Turun 14,3 Persen, Gerindra Minta Evaluasi

4
×

Survei ARCI Catat Kepuasan Publik terhadap Subandi-Mimik Turun 14,3 Persen, Gerindra Minta Evaluasi

Sebarkan artikel ini
ARCI

KILASJAVA.ID, SIDOARJO – Hasil survei terbaru Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi-Mimik (BAIK). Berdasarkan survei tersebut, tingkat kepuasan masyarakat tercatat mengalami penurunan sebesar 14,3 persen poin.

Menanggapi hasil survei itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo Ahmad Muzayyin Syafrial meminta agar angka tersebut disikapi secara bijak sebagai alarm peringatan dini atau early warning system bagi pemerintah daerah, bukan sebagai bahan untuk saling menyalahkan.

Menurut Muzayyin, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Subandi-Mimik saat ini berada di angka 70,6 persen. Angka tersebut masih menunjukkan adanya modal kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, meskipun tren pergerakannya mengalami penurunan secara bertahap.

Ia menjelaskan, tingkat kepuasan masyarakat pada 100 hari pertama pemerintahan mencapai 84,9 persen. Setelah enam bulan berjalan, angka tersebut turun menjadi 80,5 persen.

Kemudian pada masa satu tahun pemerintahan kembali mengalami penurunan menjadi 71,8 persen, hingga pada periode satu setengah tahun berada di angka 70,6 persen.

“Secara kumulatif, terjadi penurunan sebesar 14,3 persen poin. Penurunannya memang cukup besar, tetapi ini menjadi bahan evaluasi kami bersama ke depannya,” kata Ahmad Muzayyin Syafrial, Senin (7/9/2026).

Sebagai partai pengusung pasangan Subandi-Mimik, Partai Gerindra menyatakan tidak akan mengabaikan perubahan persepsi publik tersebut. Muzayyin menilai angka kepuasan 70,6 persen masih menjadi modal kepercayaan, namun yang harus menjadi perhatian adalah arah pergerakan angka tersebut.

“Penurunan 14,3 persen ini harus menjadi peringatan dini untuk melakukan evaluasi total, bukan dijadikan bahan saling menyalahkan,” ujarnya.

Selain menyoroti tren penurunan kepuasan masyarakat, Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo juga meminta adanya keterbukaan terkait metodologi survei yang digunakan lembaga survei. Muzayyin mencermati adanya perbedaan pembacaan data antara komposisi tingkat kepuasan dan angka agregat yang dipublikasikan.

Ia menyebut kategori sangat puas sebesar 8,3 persen, puas 35,2 persen, dan cukup puas 25,9 persen jika dijumlahkan menghasilkan angka 69,4 persen. Angka tersebut sedikit berbeda dengan angka agregat 70,6 persen yang dipublikasikan.

“Karena itu, kami mendorong adanya klarifikasi metodologis secara terbuka agar publik mendapat informasi yang akurat dan benar,” tegas Muzayyin.

Muzayyin mengatakan, sejumlah sektor yang menjadi perhatian masyarakat dalam survei tersebut meliputi persoalan ketenagakerjaan atau pengangguran, pendidikan, serta koordinasi antar-Perangkat Daerah (OPD).

Menurut dia, setelah lebih dari satu tahun pemerintahan berjalan, masyarakat mulai melihat capaian nyata dari berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah, bukan hanya rencana atau janji.

“Sudah setahun lebih pemerintahan berjalan, masyarakat tidak lagi hanya menunggu janji atau rencana. Mereka mulai menilai hasil nyata. Karena itu, persepsi publik ini harus dipadukan dengan data kinerja objektif mulai dari angka pengangguran, efektivitas penanganan banjir, pelayanan publik hingga realisasi anggaran,” jelasnya.

Sebagai partai pengusung pemerintah daerah, Gerindra menegaskan tetap mendukung program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sekaligus menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan koreksi secara konstruktif.

“Kita sebagai partai pengusung bukan berarti membenarkan seluruh kebijakan, dan mengkritik bukan berarti meninggalkan pemerintahan. Partai Gerindra mendorong Bupati dan Wakil Bupati untuk segera melakukan akselerasi dan evaluasi program prioritas,” ujar Muzayyin.

Ia menambahkan, program yang belum mencapai target perlu diperbaiki, program yang berjalan lambat harus dipercepat, sementara program yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sidoarjo perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 468x60