KILASJAVA.ID, SURABAYA – Putusan bebas terhadap Agustin dan Ranto dalam perkara dugaan penipuan senilai Rp5 miliar memantik reaksi Aliansi Madura Indonesia (AMI). Ratusan massa organisasi tersebut mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Surabaya, Kamis (12/11/2026), untuk mempertanyakan dasar pertimbangan hukum yang melandasi putusan banding tersebut.
Dalam aksi itu, AMI mendesak Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat. Mereka menilai perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi perlu mendapat perhatian, mengingat perkara tersebut sebelumnya telah berujung pada vonis bersalah terhadap kedua terdakwa di tingkat pertama.
Putusan dengan nomor 2026/PID/2026/PT SBY tersebut menjadi pokok keberatan massa. AMI mempertanyakan alasan hukum yang membuat Agustin dan Ranto akhirnya dinyatakan bebas setelah perkara melewati proses penyidikan kepolisian, penuntutan kejaksaan, hingga pemeriksaan di persidangan.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan majelis hakim. Ia menyebut kedatangan massa bertujuan meminta kejelasan agar masyarakat dapat memahami dasar hukum di balik putusan yang menjadi perhatian publik.
“Kami datang ke Pengadilan Tinggi Surabaya bukan tanpa alasan. Kami ingin mendapatkan penjelasan yang jelas, apa dasar pertimbangan hukum sehingga Agustin dan Ranto yang sebelumnya dinyatakan bersalah di Pengadilan Negeri justru bisa diputus bebas di tingkat banding,” tegas Baihaki.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan AMI berupaya menemui pihak Humas Pengadilan Tinggi Surabaya untuk meminta penjelasan. Namun, pertanyaan mengenai alasan dan pertimbangan hukum putusan bebas itu tidak mendapatkan jawaban substantif.
Pihak Humas menyampaikan bahwa mereka terikat kode etik sehingga tidak dapat memberikan komentar mengenai substansi putusan hakim.
Penjelasan tersebut belum menjawab pertanyaan yang dibawa massa. AMI menilai keterbatasan Humas dalam mengomentari substansi putusan tidak seharusnya menghalangi masyarakat memperoleh informasi melalui mekanisme keterbukaan informasi peradilan.
“Kami menghormati independensi hakim dan kode etik peradilan. Tetapi jangan sampai alasan tersebut menjadi tembok yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan informasi. Kami tidak meminta Humas mengintervensi putusan hakim. Kami meminta transparansi dan kejelasan,” ujar Baihaki.
Ia mengatakan, independensi hakim harus tetap dihormati. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan juga perlu dijaga.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan melalui mekanisme yang berlaku.
AMI juga menyampaikan keinginan agar Agustin dan Ranto kembali dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melalui upaya hukum yang tersedia terbukti memenuhi unsur tindak pidana.
Karena itu, organisasi tersebut meminta perkara ini terus mendapat pengawalan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
“Kami ingin hukum ditegakkan seadil-adilnya. Jangan sampai masyarakat yang merasa dirugikan justru kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Kalau memang ada dasar hukum yang kuat untuk membebaskan, tentu harus terlihat jelas dalam pertimbangan putusannya,” kata Baihaki.
Lebih lanjut, AMI menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut. Baihaki juga mendorong penggunaan mekanisme hukum dan pengawasan peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, pihak Humas Pengadilan Tinggi Surabaya menyampaikan akan memberikan informasi mengenai permintaan audiensi AMI dengan majelis hakim dalam waktu kurang lebih satu minggu.
Permintaan audiensi tersebut menjadi salah satu hal yang ditunggu AMI. Mereka berharap ada ruang komunikasi yang dapat memberikan kejelasan mengenai persoalan yang dipertanyakan dalam putusan banding Agustin dan Ranto.
