KILAS JAVA.ID, SURABAYA – Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Surabaya melantik jajaran pengurus baru periode 2026–2030 di Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Nginden, Sabtu, 23 Mei 2026.
Pelantikan disertai pembekalan organisasi yang menitikberatkan pada kaderisasi, penguatan kelembagaan, dan peran etnis Tionghoa dalam masyarakat plural.
Sejumlah pengurus PSMTI Jawa Timur hadir dalam agenda tersebut. Dominasi peserta dari kalangan muda tampak menonjol dalam susunan kepengurusan yang baru.
Sekretaris PSMTI Jawa Timur, Angie Laurensia Sayogo, mengatakan regenerasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi. Menurut dia, keterlibatan generasi muda perlu terus diperluas agar organisasi tetap relevan dengan perkembangan sosial masyarakat.
“PSMTI Surabaya menjadi salah satu tolok ukur organisasi di Jawa Timur. Kehadiran anak muda dalam kepengurusan hari ini menunjukkan proses regenerasi berjalan,” kata Angie.
Pelantikan diawali dengan penandatanganan surat kesediaan oleh Ketua PSMTI Surabaya terpilih, Muljo Hardijana. Agenda dilanjutkan pembacaan Surat Keputusan kepengurusan PSMTI Surabaya periode 2026–2030 serta pembacaan ikrar organisasi.
Pengurus baru kemudian menerima bendera organisasi sebagai simbol pergantian kepemimpinan.
Dalam sambutannya, Muljo mengatakan pembekalan diberikan agar pengurus memahami fungsi organisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Organisasi, kata dia, tidak hanya menjadi tempat berhimpun, tetapi juga sarana membangun komunikasi dan menyalurkan aspirasi.
“Organisasi menjadi ruang belajar bermasyarakat sekaligus membangun interaksi sosial,” ujarnya.
Materi pertama disampaikan Kunkun Tanimijaya yang membahas sejarah berdirinya PSMTI dan dasar organisasi. Ia menjelaskan PSMTI berdiri pada 28 September 1998 setelah tragedi Mei 1998 yang menjadi salah satu titik penting perjalanan masyarakat Tionghoa di Indonesia.
Menurut Kunkun, pemahaman terhadap sejarah organisasi dan anggaran dasar diperlukan agar arah gerak organisasi tetap terjaga.
Ia juga menilai proses kaderisasi di Surabaya berkembang cukup aktif dibanding sejumlah daerah lain di Jawa Timur.
“Kaderisasi di Surabaya berjalan cukup baik dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” katanya.
Pembekalan berikutnya menghadirkan Inayah Sri Wardhani dengan materi mengenai etnis Tionghoa di tengah masyarakat plural. Ia menyebut masyarakat Tionghoa merupakan bagian dari struktur sosial Indonesia yang majemuk.
Menurut Inayah, pluralisme memerlukan ruang dialog dan kebijakan yang setara agar setiap kelompok masyarakat dapat terlibat secara utuh dalam kehidupan berbangsa.
“Dalam masyarakat yang besar, suara individu sering tidak terdengar. Organisasi menjadi medium untuk menghimpun dan menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Sesi terakhir diisi Thomas More yang membahas penguatan sumber daya manusia dalam organisasi. Ia menilai dinamika internal, termasuk konflik organisasi, perlu dikelola melalui komunikasi dan penyelesaian yang terbuka.
