KILASJAVA.ID, SURAKARTA – Upaya memperkuat pelayanan kepada para veteran menjadi perhatian Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI melalui Badan Cadangan Nasional. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi penyelesaian berbagai persoalan keveteranan di wilayah Surakarta dan Solo Raya, Selasa (22/9/2026).
Forum yang digelar di Meeting Room Srikaton, Hotel Solia Zigna, Jalan Dr. Rajiman No. 525, Laweyan, Kota Surakarta, tersebut mempertemukan berbagai unsur terkait untuk membahas persoalan yang selama ini berkaitan dengan pelayanan, pendataan, verifikasi, hingga administrasi veteran.
Sebanyak sekitar 150 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari unsur Kemenhan, TNI, Polri, pemerintah daerah, organisasi veteran, hingga sejumlah lembaga yang memiliki keterkaitan dalam pelayanan kepada veteran.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Badan Cadangan Nasional Kemenhan RI dengan penanggung jawab Kepala Badan Cadangan Nasional Kemenhan RI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah.
Hadir dalam kegiatan itu Kapusvet Bacadnas Kemenhan RI Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi, S.H., M.H., Kabid Kerumah Komsos Pusvet Bacadnas Kemenhan RI Kolonel Top Mohammad Khoirul Hadi, serta Kabid Minvet Pusvet Bacadnas Kemenhan RI Kolonel Inf Subarda Tri Wahyudi, S.I.P.
Selain jajaran Kemenhan, kegiatan tersebut juga dihadiri Pasipers Korem 074/Warastratama dan Batipers Kodim di wilayah Korem 074/Warastratama.
Sejumlah pihak turut ambil bagian dalam forum tersebut, antara lain Ketua DPC LVRI Kota Surakarta H. Suharno, unsur Lanud Adi Soemarmo, Brigif 6/TSB Kostrad, Polresta Surakarta, Kodim 0726/Sukoharjo, pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, PT Taspen, serta perwakilan organisasi veteran.
Dalam sambutan Kepala Badan Cadangan Nasional Kemenhan RI yang dibacakan Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi, ditegaskan bahwa penyelesaian persoalan keveteranan menjadi bagian dari bentuk penghormatan negara terhadap jasa dan pengabdian para veteran.
“Pemerintah pusat maupun daerah disebut memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia,” ungkapnya.
Menurutnya, forum koordinasi tersebut diperlukan untuk membangun kesamaan pemahaman antarinstansi dalam memberikan perhatian dan pelayanan kepada para veteran.
Dalam pembahasan rapat, perubahan mekanisme pembinaan dan administrasi veteran menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian. Unsur pelaksana di wilayah diminta menyesuaikan proses administrasi dengan aturan yang berlaku.
Pendataan dan verifikasi veteran juga menjadi pembahasan penting dalam forum tersebut. Data yang akurat dinilai diperlukan agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif serta mengurangi kendala administrasi yang masih ditemukan.
Tidak hanya persoalan administrasi, koordinasi lintas sektor juga menjadi perhatian. Keterlibatan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, PT Taspen, dan organisasi veteran diharapkan mampu memperkuat penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan veteran.
Sementara itu, sambutan Danrem 074/Warastratama yang dibacakan Mayor Inf Adi Junaidi R selaku Pasiren 074/Wrt menyampaikan bahwa keberadaan Veteran Republik Indonesia memiliki nilai penting dalam perjalanan sejarah bangsa.
“Penghargaan terhadap veteran tidak cukup hanya diwujudkan melalui simbol penghormatan. Perhatian dan tindakan nyata untuk membantu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi juga menjadi bagian penting dari penghargaan ini,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Para peserta membahas berbagai persoalan keveteranan sekaligus langkah penyelesaian yang dapat dilakukan di wilayah Surakarta dan daerah sekitar.
