KilasJava.id, Surabaya – Ikatan Persatuan Putra Madura (IPPAMA) menggelar aksi demonstrasi damai di depan Gedung Gubernur Jawa Timur, Rabu (8/1/2025).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lemahnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Acek Kusuma, Ketua Harian IPPAMA, mengungkapkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) periode 2020-2023, ditemukan sejumlah temuan berulang. Hal ini mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah daerah.
“Meskipun proyek pemerintah melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas, tetap saja terjadi kerugian negara, potensi kerugian, dan ketidakpatuhan ribuan penerima hibah dalam menyetor Laporan Pertanggungjawaban (LPJ),” kata Acek Kusuma dalam orasinya.
Ia menilai Inspektorat Provinsi, yang seharusnya menjadi ujung tombak pengawasan, belum menjalankan tugasnya secara maksimal. Padahal, pengawasan ini diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang pengendalian internal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang tata cara pengawasan pemerintahan daerah.
Acek Kusuma mengungkapkan bahwa hasil investigasi IPPAMA mencatat kerugian negara selama empat tahun terakhir mencapai Rp3,19 triliun.
Tahun 2020 mencatat kerugian terbesar sebesar Rp1,5 triliun, diikuti tahun 2021 dengan Rp1,02 triliun. Sementara itu, pada tahun 2022 dan 2023, kerugian masing-masing mencapai Rp14,05 miliar dan Rp661 miliar.
“Kerugian ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah,” jelasnya.
IPPAMA menilai lemahnya pengawasan keuangan daerah merupakan tanggung jawab Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Inspektorat yang berada di bawah kendali gubernur dianggap belum optimal dalam menjalankan tugasnya.
“Inspektorat seharusnya menjadi ujung tombak dalam pengendalian dan pengawasan, namun fakta di lapangan menunjukkan lemahnya implementasi sistem tersebut,” ungkap Acek.
Dalam aksi tersebut, IPPAMA menyerukan pengawasan kolektif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Mereka juga menginisiasi program edukasi untuk generasi muda mengenai bahaya korupsi dan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran negara.
Langkah ini juga mendukung kebijakan 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pencegahan korupsi di semua lini. IPPAMA mengajak masyarakat untuk mengawal keuangan negara mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Laporan BPK ini menegaskan pentingnya reformasi sistem pengawasan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah harus memperbaiki mekanisme pengendalian internal, memberikan sanksi tegas kepada pihak yang lalai, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran,” tegas Acek.
IPPAMA berharap aksi damai ini menjadi momentum untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat Jawa Timur.
“Kami ingin warga menikmati hak mereka secara adil, tanpa ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara,” tutupnya.
