KILASJAVA.ID, SURABAYA – Di tengah menguatnya perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai platform media sosial, tokoh masyarakat milenial Surabaya, H. Abdul Rohim, mengajak publik untuk melihat program tersebut secara utuh. Selasa malam, (4/8/2026).
Menurut dia, penilaian terhadap sebuah kebijakan pemerintah sebaiknya didasarkan pada manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata pada narasi yang berkembang di ruang digital.
Abdul Rohim menilai, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memperoleh informasi. Kehadiran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membuat arus informasi semakin cepat, namun pada saat yang sama meningkatkan risiko beredarnya informasi yang belum terverifikasi.
“Karena itu masyarakat harus semakin cerdas memilah informasi. Jangan sampai langsung percaya sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya,” ujarnya pada awal Agustus.
Menurut Abdul Rohim, keberadaan Program MBG masih sangat dibutuhkan, terutama oleh masyarakat yang berada di daerah terpencil dan keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Ia menyebut masih banyak warga di sejumlah wilayah Indonesia yang belum sepenuhnya memiliki akses terhadap pemenuhan gizi yang layak.
Ia mencontohkan masyarakat di Papua, Maluku, Flores, maupun sejumlah kawasan pedalaman lainnya yang dinilai menjadi kelompok penerima manfaat dari program tersebut.
“Kalau melihat kondisi mereka secara langsung, tentu kita akan memahami bahwa program ini memiliki arti penting. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang sama,” katanya.
Abdul Rohim berpandangan, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun ia mengingatkan agar kritik tetap disampaikan secara proporsional tanpa memunculkan informasi yang berpotensi menyesatkan ataupun memicu perpecahan.
Ia juga menyoroti adanya pihak-pihak yang menyerukan penghentian Program MBG. Menurutnya, pandangan tersebut tidak serta-merta mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat Indonesia, sebab masih banyak warga yang berharap program tersebut tetap dilanjutkan.
“Pemerintah tentu telah melalui proses kajian sebelum melahirkan program ini. Yang diperlukan sekarang adalah pengawasan bersama agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan,” ujarnya saat wawancara ekslusif kilasjava.id.
Lebih jauh, Abdul Rohim mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia perlu membangun budaya literasi digital yang lebih baik. Di era media sosial, informasi dapat menyebar dalam hitungan detik tanpa selalu disertai proses verifikasi yang memadai.
Ia mengajak masyarakat agar tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya. Menurut dia, menjaga kualitas informasi merupakan bagian dari upaya menjaga persatuan bangsa.
Selain itu, Abdul Rohim menyinggung dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia menilai kasus tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar tata kelola program pemerintah semakin akuntabel.
Menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara terbuka sehingga tidak memberi ruang bagi oknum yang ingin memanfaatkan dana publik untuk kepentingan pribadi.
Ia juga menekankan pentingnya menempatkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki integritas, serta mampu menjalankan amanah dalam setiap program strategis pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Abdul Rohim mengajak para ketua RT, RW, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat untuk ikut membangun lingkungan digital yang sehat dengan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
Ia berharap masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan dana Program MBG kepada aparat maupun instansi yang berwenang agar penanganannya dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
“Saya menyampaikan ini bukan karena kepentingan politik. Yang saya pikirkan adalah bagaimana masyarakat yang membutuhkan benar-benar dapat merasakan manfaat Program Makan Bergizi Gratis. Di sisi lain, apabila ada pihak yang menyalahgunakan uang negara, maka proses hukum harus ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Abdul Rohim.
