Ia mengatakan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi bagian dari identitas PPP perlu dikomunikasikan melalui pendekatan yang lebih modern, terutama di Surabaya yang memiliki karakter masyarakat metropolitan, dinamis, dan heterogen.
“Persoalan yang menjadi PR bagi PPP, karena ini Surabaya meskipun pinggiran, maka pola-pola Ahlussunnah wal Jamaah akan kita kemas menjadi digitalisasi. Ini yang penting,” ujarnya.
Muhith mengatakan PPP perlu membangun branding yang sesuai dengan karakter masyarakat di setiap wilayah. Media sosial, menurut dia, tidak lagi cukup ditempatkan sebagai pelengkap, tetapi perlu menjadi bagian dari strategi komunikasi partai.
“Kita akan mem-branding PPP ini sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat setempat. Khususnya generasi Z, kita harus paham apa kemauan mereka,” katanya.
Ia tetap menilai pendekatan door to door penting. Namun, cara tersebut dinilai perlu dilengkapi dengan kemampuan kader mengelola komunikasi digital agar pesan partai dapat menjangkau masyarakat perkotaan secara lebih luas.
“Bukan hanya mengandalkan door to door, tetapi bagaimana kita menjual sesuatu yang memungkinkan untuk bisa direspons oleh generasi muda dan masyarakat Kota Surabaya,” imbuhnya.
Muhith menegaskan modernisasi komunikasi menjadi salah satu pekerjaan rumah PPP Surabaya. Partai, kata dia, perlu menjaga identitas sekaligus menyesuaikan cara berkomunikasi dengan perkembangan masyarakat.
“Kita harus modernisasikan, supaya PPP bisa menyatu dengan masyarakat dan branding-nya juga harus modern. Ini yang penting, apalagi Dapil V sudah teruji memperoleh satu kursi,” jelasnya.
PPP Surabaya sebelumnya mencatat peningkatan perolehan kursi pada Pemilu 2024. Dari satu kursi pada Pemilu 2019, jumlah keterwakilan PPP di DPRD Kota Surabaya meningkat menjadi tiga kursi pada periode 2024-2029. Salah satu kursi tersebut berasal dari Dapil V melalui Agus Mashuri yang memperoleh 11.460 suara.
Bagi PPP Surabaya, capaian tersebut menjadi bagian dari perjalanan organisasi yang kini kembali diarahkan pada penguatan struktur.
Musancab ke-10 menjadi salah satu tahapan konsolidasi untuk memastikan mesin organisasi di tingkat kecamatan berjalan dan memiliki keterhubungan dengan kader di tingkat bawah.
Muhith juga mengingatkan pentingnya memahami sejarah dan identitas PPP. Partai yang berdiri pada 1973 tersebut memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia, termasuk keterkaitan dengan sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama.
Menurut dia, pemahaman terhadap sejarah partai perlu berjalan bersama kemampuan kader membaca perubahan masyarakat dan perkembangan perilaku pemilih.
“PPP sudah marketable atau layak jual. Mayoritas di Dapil V ini juga warga Nahdliyin. Fokusnya adalah generasi muda karena sesuai survei, pemilih terbanyak adalah pemuda, sekitar 60 persen,” pungkasnya.
