KILASJAVA.ID, SURABAYA – Vonis 18 bulan penjara terhadap Agustin Widyawati dalam perkara investasi senilai Rp5 miliar belum mengakhiri pertanyaan mengenai aliran dana investor, tanggung jawab tenaga pemasaran, hingga pihak-pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari transaksi tersebut.
Salim Himawan Saputra, pelapor dalam perkara ini, mendesak agar penyidik menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan mengungkap aliran dana secara menyeluruh.
Bagi Salim, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut pengembalian uang investor. Ia menilai kasus ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi praktik pemasaran produk investasi, terutama ketika tenaga pemasaran diduga menawarkan produk dengan penjelasan yang tidak sesuai dengan karakteristik dan risiko sebenarnya.
Salim mengatakan masyarakat perlu memperoleh edukasi yang memadai agar tidak mudah terpengaruh bujuk rayu, janji keuntungan, maupun kepastian pengembalian dana yang belum tentu sesuai dengan ketentuan produk investasi.
Menurut dia, minimnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan instrumen investasi dapat membuat calon nasabah sulit menilai risiko sebelum menempatkan uangnya.
Persoalan semakin rumit apabila tenaga pemasaran sendiri tidak memahami produk yang ditawarkan secara utuh atau memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan dokumen resmi perusahaan.
“Persoalannya bukan hanya perusahaan investasi, tetapi juga bagaimana produk itu ditawarkan kepada masyarakat,” ujar Salim.
Ia menilai tanggung jawab tenaga pemasaran perlu ditelusuri, termasuk mengenai informasi yang disampaikan kepada calon investor, mekanisme penempatan dana, serta komisi atau manfaat ekonomi yang diterima dari transaksi.
Salim mengklaim terdapat persoalan dalam aliran dana yang menurut keterangannya tidak seluruhnya masuk ke perusahaan, melainkan juga mengalir kepada Agustin dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tim pemasaran.
Klaim tersebut belum dapat dipastikan secara independen dan memerlukan pemeriksaan terhadap catatan transaksi, rekening penerima, serta dokumen pembayaran.
Menurut Salim, ketika persoalan pengembalian dana mencuat pada masa pandemi Covid-19, perusahaan menjadi pihak yang dimintai pertanggungjawaban.
Ia mempertanyakan apakah perusahaan mengetahui secara menyeluruh identitas nasabah, proses pemasaran, dan mekanisme penempatan dana yang berlangsung di lapangan.
“Yang paham tentang nasabah di lapangan adalah Agustin. Seharusnya dia bertanggung jawab. Pihak perusahaan di sini hanya dijadikan alat oleh Agustin untuk kepentingan pribadi,” kata Salim.
Pernyataan tersebut merupakan tuduhan pelapor yang perlu diuji melalui pemeriksaan bukti dan keterangan pihak terkait. Penerimaan komisi oleh tenaga pemasaran, jika memang terjadi, tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana.
Penilaian hukum harus mempertimbangkan sumber dana, dasar pembayaran, peran masing-masing pihak, serta apakah terdapat perbuatan yang melanggar hukum.
